Contoh Kasus hukum tentang bisnis

Contoh-contoh Kasus Hukum tentang Bisnis

A.    Perjanjian yang dilarang

1.      Oligopoli

·         Pasar minyak dunia hanya diisi oleh negara Timur Tengah saja.

·         Pasar  sambungan telepon seluler di Indonesia hanya diisi oleh Telkomsel, Indosat, dan Pro-XL.

·         Industri otomotif di Indonesia dewasa ini sekitar 30 perusahaan, namun pasar terbesar dikuasai oleh Suzuki, Toyota, Mitsubishi, dan Honda.

2.      Penetapan harga

1.      Price Fixing

·         Enam perusahaan pipa baja yang mengendalikan lebih dari 50% pasar di bagian barat dan tengah Amerika Serikat berkolusi untuk menaikkan harga pipa di pasar itu.

·         Sekelompok badan usaha yang memiliki 82% total penjualan tembikar sanitasi bersekongkol untuk menetapkan harga.

2.      Diskriminasi Harga

Morton Salt menjanjikan diskon penjualan terhadap pembeli yang membeli garam dalam jumlah besar, US$1,6 per bungkus untuk pembelian terkecil dan turun hingga US$1,35 per bungkus untuk jumlah 50 ribu bungkus.

3.      Predatory pricing

Perusahaa AT&T, sebuah pemasok perangkat terminal telepon, memiliki pasar 20 kali lipat perusahaan Northeastern Telephone, melakukan penjualan produknya dengan harga rendah agar dapat menyingkirkan Northeastern Telephone dari pasar.

4.      Resale price maintenance

Perusahaan “X” menjual hasil produknya berupa tas kepada perusahaan “Y” seharga Rp100.000,00 per buah dan mereka melakukan perjanjian bahwa perusahaan “Y” tidak akan menjual tas tersebut dengan harga dibawah harga tersebut.

3.        Pembagian Wilayah

Perusahaan “X” dan “Y” adalah perusahaan yang memproduksi tempe. Lalu dua perusahaan tersebut membagi daerah pemasaran, perusahaan “X” di daerah Bantul dan perusahaan “Y” di daerah Gunung Kidul, hal itu dilakukan untuk menghindari persaingan.

4.        Pemboikotan

The Fashion Originator’s Guild mewakili sejumlah desainer dan pabrik fashion untuk memberantas pembajakan gaya (style piracy). Kelompok ini jika digabung membentuk kendali pasar sebesar 38% hingga 60% dari pasar relevan. Kelompok ini meregistrasi semua desain dan meminta seluruh anggotanya untuk memboikot dan melarang menjual produknya ke toko ratail yang menjual imitasi dari desain yang diregistrasi.

5.        Kartel

·         Pelaku usaha mendasarkan perilaku kartel untuk menstabilkan harga pasar untuk mengantisipasi perang harga antara pelaku usaha. Dalam kasus kartel tarif layanan SMS, harga minimum dari tarif SMS off-net disepakati masing-masing operator. Akibatnya konsumen kehilangan pilihan harga dan kualitas layanan walaupun operator bertambah. Dalam lingkup luas, kartel menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya yang tercermin dalam deadweight loss.

·         Organisasi angkutan beberapa waktu lalu pernah memaksakan kepada Pemda Ibu Kota Jakarta untuk memberlakukan tarif taksi di JABOTABEK seragam, yang besarnya telah ditentukan terlebih dahulu oleh organisasi tersebut, tanpa memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan. 

6.         Trust

Perusahaan “X” dan Perusahaan “Y” adalah perusahaan pemasok air mineral, Mereka kemudian bekerja sama secara kolektif mengendalikan pasokan air mineral tersebut dan berkoordinasi dalam penentuan harga.

7.         Oligopsoni

Telkom, Indosat, Mobile-8, Excelcomindo adalah beberapa perusahaan pembeli infrastruktur telekomunikasi seluler.

8.         Integrasi Vertikal

Perusahaan “X” yang memproduksi gula bergabung dengan Perusahaan “Y” yang bergerak dibidang pengadaan tebu.

9.        Perjanjian Tertutup

Perjanjian tertutup antara Astro TV dengan Star TV bahwa hanya Astro TV saja yang menyiarkan liga inggris di Indonesia. Hal ini karena Astro TV membeli hak eksklusif dari ESPN dan STAR SPORTS sehingga televisi berbayar lain selain Astro TV tidak dapat menyiarkan liga Inggris.

10.    Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Indonesia melakukan perjanjian dengan Thailand bahwa Indonesia tidak akan menerima impor beras dari negara lain selain dari Thailand.

B.     Kegiatan yang Dilarang

1.      Monopoli

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT. PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya.

Pertamina, PT Telekom, dan PTKA.

2.      Monopsoni

Perusahaan Kereta Api di Indonesia hanya ada satu yakni KAI. oleh karena itu, semua hasil produksi alat-alat kereta api hanya akan dibeli oleh KAI.

3.      Penguasaan Pasar

·         Perusahaa AT&T, sebuah pemasok perangkat terminal telepon, memiliki pasar 20 kali lipat perusahaan Northeastern Telephone, melakukan penjualan produknya dengan harga rendah agar dapat menyingkirkan Northeastern Telephone dari pasar.

·         Indonesia mengekspor batik ke Jepang dengan harga sangat murah (praktik dumping) yang bertujuan untuk menghilangkan pesaing dan untuk menjadi posisi dominan.

4.      Persekongkolan

Perkara penawaran tender pengadaan sapi bakalan kereman yang dilaksanakan Dinas Peternakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Perkara mengenai pengadaan sapi bakalan kereman impor yang melibatkan Koperasi Pribumi Indonesia (KOPI), didasarkan pada Putusan Nomor 7/KPPU-LI/2001 adalah bermula dari pengumuman tender secara terbuka di berbagai media massa oleh panitia penyelenggara. Sejak awal pendaftaran sampai diputuskannya pemenang tender, panitia telah mengisyaratkan bahwa proyek tersebut dimenangkan oleh KOPI. Rekayasa tersebut terlihat dari beberapa cara, antara lain membolehkan KOPI mengikuti pelelangan meskipun tidak memiliki Tanda Daftar Rekanan (TDR), tidak memenuhi persyaratan administratif maupun syarat lainnya, seperti pengalaman impor sapi dari Australia, dan keterlambatan kehadiran KOPI pada saat berlangsungnya penawaran. Meskipun tidak memenuhi persyaratan tersebut, KOPI bersama-sama dengan Pejabat Dinas Peternakan dan beberapa anggota DPRD melakukan perjalanan ke Australia, untuk melakukan survey atas kondisi sapi yang akan diimpor ke Indonesia. Pada akhirnya, panitia menunjuk KOPI sebagai pelaksana dari proyek pengadaan sapi impor tersebut, meskipun koperasi tersebut tidak memenuhi persyaratan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) pada penawaran lelang terdahulu, seperti pemilikan kandang berkapasitas 5000 ekor sapi, pengalaman impor sapi dan sebagainya. Penunjukan ini dilakukan hanya berdasarkan rapat di antara panitia lelang, Satuan Petugas (Satgas), dan Kepala Dinas Peternakan. Mereka melakukan penunjukan langsung melalui Negosiasi Harga dan Teknis, yang isinya antara lain mengesampingkan persyaratan administrasi maupun teknis.