Hak Paten

HAK PATEN

UU no.14 tahun 2002

1.      Definisi paten menurut Pasal 1
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakannya.

2.      Syarat menurut pasal 2&3

(1) Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

(2) Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

(3) Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.

(1) Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan,
Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan
sebelumnya.

(2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia
atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau
melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang
ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:

a. Tanggal Penerimaan; atau
b. tanggal prioritas.

(3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia
yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang
pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal
Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau
tanggal prioritas Permohonan.

3.       a.Obyek hak paten (Pasal 6)

Setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana.

b.Pengecualian obyek (Pasal 7)

a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;

b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;

c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
d. i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau
hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

4.      Subyek paten (pasal 10)

(1) Yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima
lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.

(2) Jika suatu Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara
bersama-sama, hak atas Invensi tersebut dimiliki secara
bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.

5.      a.Syarat Pendaftaran (pasal 20-23)

Pasal 20

Paten diberikan atas dasar Permohonan.

Pasal 21

Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Invensi atau
beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi.

Pasal 22

Permohonan diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat
Jenderal.

Pasal 23

(1)   Apabila Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor,
Permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti
yang cukup bahwa ia berhak atas Invensi yang bersangkutan.
(2) Inventor dapat meneliti surat Permohonan yang diajukan oleh
Pemohon yang bukan Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
atas biayanya sendiri dapat meminta salinan dokumen Permohonan
tersebut.

b. Prosedur Pendaftaran

1. penemu atau orang yang dikuasakan berhak mengajukan permohonan paten.

2. penerimaan dan pencatatan permohonan paten oleh kantor paten.

3. setiap permohonan hanya bisa diajukan untuk satu invensi saja atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi.

4. pengumuman permohonan paten:

a. 18 bulan setelah tanggal penerimaan paten

b. 18 bulan sejak permohonan dengan hak prioritas.

c. 3 bulan untuk paten sederhana sejak tanggal penerimaan.

5. pengjuann permintaan pemeriksaan sudstantif, paling lambat 36 bulan sejak tanggal penerimaan paten.

 6. persetujuan atau penolakan paten selambat-lambatnya 36 bulan permohonan peten diterima, sedangkan peten sederhana 24 bulan sejak tanggal penerimaan.

7. permohonan banding diperiksa Komisi Banding Paten (KBP) selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan, setelah 1 bulan mulai diperiksa KBP dan keputusan ditetepkan paling lama 9 bulan sejak berakhirnya jangka waktu.

8. dalam hal KBP menolak permohonan banding, pemohon dalam jangka waktu 3 bulan dapat mengajukan gugattan ke pengadilan niaga, dan terhadap keputusan pengadilan tersebut dapat diajukan kasasi.

6.      Jangka Waktu Perlindungan pada pasal 8-9

 (1) Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat
diperpanjang.

(2) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan
diumumkan.

-Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat
diperpanjang.

7.      Hak Pemegang HaKI (Pasal 16)

(1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten
yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,
menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau
disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi
Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam huruf a.

(2) Dalam hal Paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa
persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan
dari penggunaan Paten-proses yang dimilikinya.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan
pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.

8.   Perbuatan yang melanggar HaKI pada pasal 16, 25, dan 41

Dengan sengaja dan tanpa hak melanggar:

a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,
menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau
disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi
Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam huruf a.

(2) Dalam hal Paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa
persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan
dari penggunaan Paten-proses yang dimilikinya.

-Terhitung sejak tanggal penerimaan kuasanya, Kuasa tidak
menjaga kerahasiaan Invensi dan seluruh dokumen Permohonan sampai
dengan tanggal diumumkannya Permohonan yang bersangkutan.

-Direktorat Jendral tidak menjaga kerahasiaan invensi dan seluruh dokumen permohonan sampai tanggal diumumkannya permohonan yang bersangkutan

9. Perbuatan yang Dianggap Tidak Melanggar pada pasal 16 ayat 3 dan pasal 135

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan
pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten

- Memproduksi produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dalam jangka waktu 2 tahun sebelum berakhirnya perlindungan paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan paten tersebut berakhir.

10. Sebab-Sebab Beralihnya Hak pada pasal 66 ayat 1 dan 68

(1) Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun
sebagian karena:

a. pewarisan;
b. hibah;
c. wasiat;
d. perjanjian tertulis; atau
e. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

-Pengalihan hak tidak menghapus hak Inventor untuk tetap dicantumkan
nama dan identitasnya dalam Paten yang bersangkutan.

11. Tata Cara Peralihan pada pasal 66 ayat 2-5

(2) Pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b, dan huruf c, harus disertai dokumen asli Paten berikut hak
lain yang berkaitan dengan Paten itu.

(3) Segala bentuk pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat wajib dicatat dan  diumumkan dengan dikenai biaya.

(4) Pengalihan Paten yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal ini
tidak sah dan batal demi hukum.

(5) Syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Presiden.

12. Ketentuan Sanksi pasal 130-134

-Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang
Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).

-Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang
Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama
2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah).

-Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 40, dan Pasal 41 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

-Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pasal 131, dan
Pasal 132 merupakan delik aduan

-Dalam hal terbukti adanya pelanggaran Paten, hakim dapat
memerintahkan agar barang-barang hasil pelanggaran Paten tersebut
disita oleh Negara untuk dimusnahkan.