Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen

1.      Tujuan Perlindungan Konsumen

            Tujuan perlindungan konsumen terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3. Perlindungan konsumen bertujuan: 

a.       Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; 

b.      Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

c.       Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

d.      Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; 

e.       Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; 

f.       Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.      Pihak-Pihak yang Dapat Menggugat Pelaku Usaha

a.       Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan,

b.      Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama,

c.       Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya,

d.      Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit

3.      Jenis Pelaku Usaha

      Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

      jenis pelaku usaha diantaranya:          

a.       Importir dagang

b.      Importir jasa

c.       Pelaku usaha produksi

d.      Pelaku usaha distribusi

e.       Pelaku usaha periklanan

4.    Hubungan antara Perbuatan yang Dilarang bagi PU, Cara Penyelesaian dan Sanksinya

Perbuatan yang Dilarang  bagi PU & Tanggung Jawab PU	Cara penyelesaian Sengketa	Sanksi
Sesuai Pasal 8: 1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; e. tidak sesuai dengan mutu,tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan"halal" yang dicantumkan dalam label; i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.	Penyelesauan sengketa melalui pengadilan dengan prosedur yang terdapat di pengadilan.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.0000,00 (dua milyar rupiah).
Sesuai Pasal 9: 1 Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu; d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi; e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia; f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu; i. secara langsung atau tidak langsung merencahkan barang dan/atau jasa lain; j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap; k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. 2. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan. 3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.	Penyelesauan sengketa melalui pengadilan dengan prosedur yang terdapat di pengadilan.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
Sesuai Pasal 10: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa; c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa; d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.	Penyelesauan sengketa melalui pengadilan dengan prosedur yang terdapat di pengadilan.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
Sesuai Pasal 11: Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan: a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu; b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi; c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain; d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain; e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain; f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.	Penyelesauan sengketa melalui pengadilan dengan prosedur yang terdapat di pengadilan.	dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Sesuai Pasal 12: Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.	Penyelesauan sengketa melalui pengadilan dengan prosedur yang terdapat di pengadilan.	dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Sesuai Pasal 13: 1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya. 2. Pelaku usaha dilarang menawarkan  & mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.	Penyelesauan sengketa melalui pengadilan dengan prosedur yang terdapat di pengadilan. Penyelesauan sengketa melalui pengadilan dengan prosedur yang terdapat di pengadilan.	1. dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 2. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
Sesuai Pasal 14: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk: a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan; b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa; c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.	Penyelesauan sengketa melalui pengadilan dengan prosedur yang terdapat di pengadilan.	dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Sesuai pasal 15: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadapkonsumen.	Penyelesauan sengketa melalui pengadilan dengan prosedur yang terdapat di pengadilan.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
Sesuai pasal 16: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk: a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.	Penyelesauan sengketa melalui pengadilan dengan prosedur yang terdapat di pengadilan.	dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Sesuai Pasal 17: 1 Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa; b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa; d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa; e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.	Untuk ayat 1: a, b, c, e dan ayat 2. Penyelesauan sengketa melalui pengadilan dengan prosedur yang terdapat di pengadilan.	Untuk ayat 1: a, b, c, e dan ayat 2. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Untuk ayat 1: d, f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Sesuai Pasal 18: 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 2 Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. 3 Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.	Penyelesauan sengketa melalui pengadilan dengan prosedur yang terdapat di pengadilan.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
Sesuai pasal 19 ayat (2) dan (3): 2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.	Untuk ayat 2 dan 3: Penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Menjamin tidak akan terjadi atau terulang kembali kerugian konsumen.	Sanksi akministratif berupa ganti rugi paling banyak 200.000.000(dua ratus juta rupiah).
Sesuai pasal 20: Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.	Penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Menjamin tidak akan terjadi atau terulang kembali kerugian konsumen.	Sanksi akministratif berupa ganti rugi paling banyak 200.000.000(dua ratus juta rupiah).
Sesuai Pasal 25: 1. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. 2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut: a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan; b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.	Penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Menjamin tidak akan terjadi atau terulang kembali kerugian konsumen.	Sanksi akministratif berupa ganti rugi paling banyak 200.000.000(dua ratus juta rupiah).
Sesuai Pasal 26: Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.	Penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Menjamin tidak akan terjadi atau terulang kembali kerugian konsumen.	Sanksi akministratif berupa ganti rugi paling banyak 200.000.000(dua ratus juta rupiah).

Catatan:

              Untuk sanksi pidana dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:

a.       Perampasan barang tertentu

b.      Pengumuman keputusan hakim

c.       Pembayaran ganti rugi

d.      Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen

e.       Kewajiban penarikan barang dari peredaran atau

f.       Pencabutan izin usaha

Analisis Tentang Pelanggaran Konsumen yang Dilakukan Bank Century

Senin, 24 November 2008 | 15:04 WIB

JAKARTA, SENIN - Nasabah Bank Century di Kantor Pusat Plasa Sentral Senayan Jakarta belum bisa menarik dananya dalam bentuk valuta asing atau valas.

Rahmat Hartono (40), nasabah Bank Century yang ditemui di Plasa Sentral Senayan Jakarta mengatakan dia hendak mengambil dananya dalam bentuk valas di bank tersebut namun belum diperbolehkan. "Tadi transaksi valas tidak ada. Kurang tahu yah kenapa," kata Rahmat, Senin (24/11) dan berharap bisa mencairkan valasnya di Bank Century.

Sementara itu Elsye (42), nasabah Bank Century lainnya mengaku masih khawatir dengan kondisi Bank Century kendati telah diambil alih oleh pemerintah melalui LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). "Iyah sih sudah diambil alih pemerintah, tapi tetap saja saya masih khawatir," katanya. Elsye pun berencana memindahkan dana ke bank lain yang dirasa aman.

Sejak siang hingga pukul 14.00 WIB, sejumlah nasabah terus berdatangan ke kantor pelayanan Bank Century yang terletak di lantai 1 Plasa Sentral Senayan itu.

Para nasabah harus mengambil nomor antrean sebelum dilayani oleh kasir. Sayangnya sejak pukul 13.30 WIB, para wartawan tak diperbolehkan lagi memasuki kantor pusat pelayanan Bank Century tersebut. "Ini perintah atasan Pak. Tadi pagi sih masih bisa masuk wartawan tapi sekarang tidak lagi," ujar seorang petugas keamanan

Tanggapan:

Menurut artikel di atas Bank century telah melakukan pelanggaran UU Perlindungan konsumen  yang berkaitan dengan Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang”, pasal 4 ayat 3 yang berbunyi “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan/atau jasa”, pasal 4 ayat 4 yang berbunyi “hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”. Sepeti yang tertuang dalam Pasal 4 Bank Century telah merugikan banyak nasabah. Bank Century telah banyak melakukan tindak kriminalitas.