Makalah Kebijakan Ekonomi Makro Pemerintah SBY-Budiono

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

      Pada pemilu 2009, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali menjadi presiden Republik Indonesia untuk periode kedua 2009-2014, dengan didampingi wakil presiden Prof. Dr. Boediono, M.Ec. Mereka dilantik pada tanggal 20 Oktober 2009. Kabinet pemerintahannya disebut Kabinet Indonesia Bersatu II. Mereka mempunyai visi Indonesia 2014: “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”. Pada periode 2009-2014 pemerintah terus berupaya keras untuk mencapai perbaikan di bidang kesejahteraan rakyat, membangun keadilan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas demokrasi, serta menjaga kesatuan dan keamanan negara. Visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2009-2010, yaitu: Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, Memperkuat pilar-pilar demokrasi, Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang,

Pada awal pemerintahannya, muncul tantangan dalam bidang ekonomi yaitu perlemahan ekonomi global akibat krisis finansial. Tugas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran akan semakin sulit akibat terjadinya krisis ekonomi global tersebut. Namun, pada akhirnya kinerja ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh krisis ekonomi global, meskipun pemerintah telah berupaya untuk mengurangi dampaknya dengan memacu potensi ekonomi dalam negeri.

Di bidang ekonomi, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang dimasukkan dalam program aksi, diantaranya adalah Program aksi penanggulangan kemiskinan, Program aksi penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan-kebijakan lain yang tentunya sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Karena kebijakan-kebijakan yang dibuat sangat menarik untuk diperhatikan, maka penyusun tertarik untuk menyusun sebuah makalah yang berjudul “Kebijakan Ekonomi Makro pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono”.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apakah yang dimaksud dengan ekonomi makro?

2.      Apa sajakah tujuan-tujuan kebijakan ekonomi makro?

3.      Kebijakan apa sajakah yang adssa pada ekonomi makro?

4.      Kebijakan ekonomi makro apa sajakah yang telah dibuat oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono?

C.    Tujuan

      Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1.      Untuk mengetahui tentang ekonomi makro.

2.      Untuk mengetahui tujuan-tujuan kebijakan ekonomi makro.

3.      Untuk mengetahui kebijakan yang ada pada ekonomi makro.

4.      Untuk mengetahui kebijakan makro yang dijalankan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono.

BAB II

ISI

A.    Pengertian Ekonomi Makro

            Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat menentukan pilihan penggunaan sumber daya yang lagka yang telah disediakan oleh alam dan generasi sebelumnya. Kata kunci dalam defiisi ini adalah pilihan. Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan perilaku, atau sosial. Dalam tataran luas, ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana orang menentukan pilihan. Pilihan yang diambil oleh orang-orang, ketika disatukan, membentuk pilihan masyarakat. Menurut objek yang dipelajarinya, ilmu ekonomi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro.

            Persamaannya adalah, kedua-duanya mempelajari ekonomi yaitu bagaimana manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat banyak dan sangat bervariasi dengan suber daya yang terbatas. Perbedaannya, Ilmu ekonomi mikro memfokuskan pembahasannya pada cara kerja suatu pasar dan industri dengan perilaku unit pengambil keputusan individual: perusahaan bisnis dan rumah tangga. Ilmu ekonomi makro memfokuskan pembahasannya pada gejala-gejala perekonomian secara keseluruhan, secara totalitas, atau gejala umumnya. Ilmu ekonomi makro berhubungan dengan perilaku ekonomi agregat - output nasional, pendapatan nasional, tingkat harga secara keseluruhan, dan tingkat inflasi umum.

            Perhatian utama ilmu ekonomi makro adalah:

1.      Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode tertentu.

2.      Pertumbuhan keluaran (output) atau konjungtur bisnis.

3.      Pengangguran

B.     Tujuan Kebijakan-kebijakan Ekonomi Makro

            Bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang akan dilakukan oleh negara sangat tergantung pada tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Tujuan-tujuan kebijakan ekonomi makro dapat dibedakan menjadi empat variabel berikut:

1.      Price Level Stability (Stabilitas Tingkat Hara Umum) 

Hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan inflasi:

·         Kenapa inflasi perlu dikendalikan

·         Apa penyebab inflasi

·         Bagaimana menghitung inflasi

·         Macam-macam inflasi

·         Dampak inflasi

·         Otoritas moneter dan inflasi

·         Inflation targeting

·         Mekanisme transmisi kebijakan moneter dan inflasi

·         Kurva Phillips dan inflasi

·         Inflasi dan Fisher Equation

·         The cost of inflation

·         Inflasi dan IPM

·         Inflasi dan defisit APBN

·         Pertumbuhan uang beredar, suku bunga dan inflasi

2.      High Employment Level (Tingginya Tingkat Kesempatan Kerja) 

Beberap hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan kesempatan kerja:

·         Peran pemerintah dalam perluasan kesempatan kerja

·         Pendekatan demand dan supply of labor dalam perluasan kesempatan kerja

·         Pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya perluasan kesempatan kerja

·         Human capital sebagai upaya efektif perluasan kerja

·         Keuangan negara dan kesempatan kerja

·         Kebijakan ketenagakerjaan

·         Serikat kerja

·         Hubungan industrial

·         Sistem ekonomi dan kesempatan kerja

·         Distribusi pendapatan fungsional dan kesempatan kerja

·         Laju pertumbuhan penduduk dan kesempatan kerja

·         Pandangan terhadap penduduk

·         Elastisitas kesempatan kerja

3.      Long-Term Economic Growth 

Pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah : (1) berlangsung terus menerus, (2) disertai dengan terciptanya lapangan kerja, (3) tidak merusak lingkungan, (4) lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk, (5) disertai dengan distribusi pendapatan yang adil, (6) kontribusi sektoral yang merata, (7) tidak meninggalkan sektor pertanian, (8) kenaikannya riil, (9) penyumbang terbesar PDB adalah warga domestik, bukan asing, dan lainnya.

Perlu juga dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

·         Kenapa  laju pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan kebijakan ekonomi?

·         Apa manfaat dihitungnya pendapatan nasional

·         Makna politis dari pendapatan nasional

·         Kinerja ekonomi dan PDB

·         Income percapita

·         Struktur ekonomi

·         Inflasi dan PDB

·         Aggregate supply dan demand

4.      Exchange Rate Stability 

            Nilai tukar merupakan nilai uang secara eksternal, yang tinggi rendahnya berdampak pada berbagai aspek ekonomi dan sosial lainnya, misalnya : (1) impor dan ekspor, (2) APBN dan APBD, (3) kesehatan dan pendidikan, (4) transportasi, (5) industri dalam negeri, (6) politik, (7) daya beli masyarakat, (8) dunia perbankan, (9) sektor pertanian, kelautan, peternakan dst, (10) sektor properti , dan sebagainya.

Perlu dijelaskan pula hal-hal sebagai berikut :

v  Nilai tukar nominal dan riil

v  Devaluasi, apresiasi dan depresiasi mata uang domestik terhadap mata uang asing

v  Determinan nilai tukar

v  Cadangan devisa dan nilai tukar

v  Kebijakan nilai tukar

v  Sistem nilai tukar

v  Faktor politik, keamanan dan nilai tukar

v  Mekanisme transmisi kebijakan moneter dan nilai tukar (pass through effect)

v  dll

C.    Kebijakan-kebijakan Ekonomi Makro

            Bentuk-bentuk Kebijakan Ekonomi Makro. Kebijakan dari segi/aspek permintaan / pengeluaran, meliputi:

1.      Kebijakan Fiskal

            Yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Atau kebijakan pemerintah yang membuat perubahan dalam bidang per-pajakan (T) dan pengeluaran pemerintah (G) dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran /permintaan agregat dalam perekonomian Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mempertinggi pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam pemerataan pendapatan. Caranya dengan : menambah atau mengurangi PAJAK dan SUBSIDI.

            Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

            Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :

a.    Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif

Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

b.    Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif

Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

c.    Anggaran Berimbang (Balanced Budget)

Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

            Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal (Fiscal Policy) adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran. Prosesnya adalah;

a.       Pengurangan pajak penghasilan → akan menambah daya beli masyarakat dan akan meningkatkan pengeluaran agregat.

b.      Peningkatan pengeluaran agregat dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa maupun untuk menambah investasi.

c.       Selanjutnya dalam masa inflasi atau ketika kegiatan ekonomi telah full employment, langkah sebaliknya harus dilakukan yaitu ; pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah akan dikurangi.

d.      Langkah ini akan menurunkan pengeluaran/permintaan agregat dan mengurangi tekanan Inflasi.

            Demikian pula perubahan-perubahan sebaliknya. Pemerintah seringkali menghadapi masalah defisit anggaran. Ada beberapa sumber pembiayaan defisit anggaran:

a.       Pajak.

b.      Mencetak Uang Baru.

c.       Pinjaman Masyarakat Dalam Negeri.

d.      Pinjaman Masyarakat Luar Negeri.

2.      Kebijakan Moneter

            Kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a.       Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy. Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.

b.      Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy. Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).

            Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

a.       Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation). Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

b.      Fasilitas Diskonto (Discount Rate). Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

c.       Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio). Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio cadangan wajib.

d.      Himbauan Moral (Moral Persuasion). Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

3.      Kebijakan Segi Penawaran

            Merupakan kebijakan pendapatan (incomes policy), yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan kerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti itu akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan.

            Kebijakan segi penawaran lebih menekankan kepada:

a.       Meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja

b.      Meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya.

D.    Kebijakan-kebijakan Ekonomi Makro Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

1.      Kebijakan Ekonomi yang Ditetapkan dalam Visi, Misi, dan Program Aksi 2009-2014

Pada pemilu 2009, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali menjadi presiden Republik Indonesia periode kedua 2009-2014 dengan didampingi wakil presiden Prof. Dr. Boediono, M.Ec. Mereka dilantik pada tanggal 20 Oktober 2009. Kabinet pemerintahannya disebut Kabinet Indonesia Bersatu II. Pemerintah telah menetapkan visi, misi, dan 5 agenda pembangunan nasional yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Visi Indonesia 2014: “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”. Visi Indonesia 2014 tersebutakan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2009-2010, yaitu: Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, Memperkuat pilar-pilar demokrasi, Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang,

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun2009-2014, yaitu:

1.      Agenda pertama, pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat

2.      Agenda kedua, perbaikan tata kelola pemerintahan

3.      Agenda ketiga, penegakan pilar demokrasi.

4.      Agenda keempat, penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi.

5.      Agenda kelima, pembangunan yang Inklusif dan berkeadilan

Sasaran Pembangunan Ekonomi

      Sesuai dengan persoalan utama yang dihadapi oleh bangsa

Indonesia, pemerintah yang akan datang bertekad untuk melanjutkan proses percepatan pembangunan ekonomi selama lima tahun ke depan. Diharapkan dengan pulihnya perekonomian global dalam 1-2 tahun mendatang, capaian tertinggi yang pernah dicapai oleh laju pertumbuhan perekonomian Indonesia sebelum krisis sekitar 7 persen sudah dapat dipenuhi sebelum tahun terakhir masa 2009-2014 ini. Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga di sekitar 5-6 persen pada akhir tahun 2014. Kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan absolut menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir 2014. Untuk memenuhi sasaran percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah yang akan datang bertekad untuk melanjutkan kebijakan makroekonomi yang terukur dan bijaksana, sehingga inflasi dapat dikendalikan pada tingkat rendah yang sebanding dengan negara-negara setaraf dengan Indonesia yaitu sekitar 3-5 persen per tahun. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat.

13 program aksi sebagai berikut:

(1) Program aksi bidang pendidikan; (2) Program aksi bidang kesehatan; (3) Program aksi penanggulangan kemiskinan; (4) Program aksi Penciptaan Lapangan Kerja; (5) Program aksi pembangunan infrastruktur dasar; (6) Program aksi ketahanan pangan; (7) Program aksi ketahanan dan kemandirian energi; (8) Program aksi perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik; (9) Program aksi penegakan pilar demokrasi; (10) Program aksi penegakan hukum; (11) Program aksi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan; (12) Program aksi bidang lingkungan hidup; (13) Program aksi pengembangan kebudayan

Kebijakan ekonomi makro yang telah direncanakan sebagai berikut:

·         Kebijakan moneter akan secara konsisten dilakukan dengan mengacu kepada Inflation Targeting Framework (ITF). Meskipun demikian, pelaksanaan dari ITF tersebut akan dilakukan dengan tetap mengupayakan keseimbangan yang optimal antara mempertahankan kestabilan harga, menjaga ketenangan pasar keuangan, mengawal integritas sistem, dan menggairahkan sektor riil. Guna mendukung implementasi ITF, maka langkah-langkah penyempurnaan kebijakan moneter di tingkat operasional juga akan terus dilakukan.

·         Sementara itu, di bidang perbankan, belajar dari krisis finansial global yang terjadi, maka langkah-langkah memperkuat manajemen risiko dan prinsip good governance di lembaga-lembaga keuangan bank dan nonbank perlu makin diperkuat. Selain itu, mitigasi risiko di sektor keuangan juga perlu dilakukan dengan memperkuat surveillance, baik di tingkat makro maupun mikro. Pengawasan dini yang diterapkan Bank Indonesia dengan mengembangkan model deteksi dini antara lain stress tests, financial stability index, dan analisis probability of default, perlu terus disempurnakan.

·         Kebijakan fiskal secara umum akan tetap diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara tetap memberikan stimulus keperekonomian dan mempertahankan kesinambungan fiskal. Dalam jangka pendek, rencana stimulus fiskal sebagai bagian dari kebijakan publik yang bersifat countercyclical guna menahan pelemahan ekonomi yang lebih dalam, diharapkan dapat berjalan optimal dan tepat waktu. Dalam jangka menengah, langkah-langkah optimalisasi penerimaan negara perlu terus dilakukan dengan tetap memperhatikan perlunya insentif fiskal untuk sektor-sektor prioritas guna tetap memacu investasi di dalam negeri. Dari sisi pengeluaran, perlu adanya suatu mekanisme kebijakan yang yang menekankan pencapaian hasil tertentu atas alokasi anggaran yang telah disediakan. Selain itu, berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan realisasi APBD beberapa tahun terakhir, perlu diciptakan suatu mekanisme untuk mengoptimalkan pemanfaatan surplus di pemerintah daerah guna meningkatkan stimulus fiskal di daerah.

·         Koordinasi fiskal dan moneter mutlak diperlukan demi terciptanya konsistensi dan keselarasan kebijakan yang diambil. Kemitraan strategis dan koordinasi yang selama ini telah terjalin antara Pemerintah dan Bank Indonesia perlu terus dipererat.Dalam penetapan sasaran inflasi misalnya, koordinasi yang baik dan harmonisasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah akan menjadikan sasaran inflasi lebih kredibel. Dalam hal pengendalian inflasi, langkah-langkah koordinasi kebijakan yang selama ini telah berlangsung melalui Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi, Tim Pengendalian Inflasi dan Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok akan terus diperkuat dan ditingkatkan. Selain itu, upaya pengendalian inflasi di tingkat daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang merupakan koordinasi antara instansi terkait di daerah dengan Kantor Bank Indonesia akan terus diintensifkan.

2.      Kebijakan Ekonomi Makro yang dilaksanakan

Kebijakan ekonomi makro yang dilaksanakan sebagai berikut:

1)      Kebijakan Fiskal

·         Subsidi:

Ø  Subsidi Energi: BBM (Pertamina) dan Listrik (PLN)

Ø  Subsidi non energi

·         Pajak

Ø  Pajak Dalam Negeri

-       Pajak Penghasilan: PPh Migas dan PPh Non Migas

-       Pajak pertambahan nilai

-       Pajak bumi dan bangunan

-       BPHTP

-       Cukai

-       Pajak lainnya

Ø   Pajak Perdagangan Internasional

-       Bea Masuk

-       Bea Keluar

·         Pinjaman Luar Negeri

2)      Kebijakan Moneter

·         Kebijakan moneter mengenai lima aspek penting:  kebijakan penguatan stabilitas moneter, kebijakan mendorong peran intermediasi perbankan, kebijakan meningkatkan ketahanan perbankan, penguatan kebijakan makroprudensial, dan penguatan fungsi pengawasan.

3)      Kebijakan Segi Penawaran

·      Membuat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

·      Peningkatan investasi melalui perbaikan ilkim investasi di pusat dan daerah sehingga kesempatan kerja baru dapat tercipta.

            Beberapa agenda yang belum tuntas dilaksanakan selama 1 tahun pemerintahan SBY:

            Pertama, penurunan tingkat kemiskinan yang belum mencapai target. Tingkat kemiskinan memang menurun dari 17,7 persen pada tahun 2006 menjadi 15,4 persen tahun 2008, bahkan menjadi sekitar 13 persen tahun 2010. Jika angka ini dapat dipercaya, rekor kemiskinan tersebut adalah paling rendah, baik besaran maupun persentasenya selama 12 tahun terakhir. Kendati demikian, angka itu masih jauh dari target kemiskinan awal yang hanya 8,2 persen tahun ini.

            Kedua, perlunya peningkatan ”kualitas” pertumbuhan ekonomi. Pascakrisis 1998, Indonesia mengalami masa pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, rata-rata hanya sekitar 4,5 persen per tahun. Tabel 1 menunjukkan perbandingan kinerja pertumbuhan ekonomi pada era Presiden Megawati dan SBY.  Tahun 2008 perekonomian Indonesia mampu mencapai tingkat pertumbuhan 6,1 persen. Bahkan pada saat krisis keuangan global, Indonesia tetap mampu tumbuh 4,5 persen tahun 2009. Terbukti krisis keuangan global 2008 berdampak tidak sehebat krisis Asia 1998. Ketahanan ekonomi Indonesia kini jauh lebih kuat dibanding 12 tahun lalu dilihat dari berbagai indikator ekonomi kunci. Hanya tiga pasar yang terguncang akibat krisis 2008, yaitu pasar modal, pasar valas, dan ekspor. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menembus di atas 2.800, tetapi anjlok drastis hingga 1.111. Penyebabnya adalah 67 persen Bursa Efek Indonesia dikuasai oleh para pemain asing. Kurs rupiah yang stabil di level Rp 9.000-Rp 10.000 era SBY sempat melemah terhadap dollar AS hingga hampir mencapai Rp 13.000. Ekspor juga merosot hingga 30 persen selama Januari-April 2009 dibanding tahun sebelumnya.

            Ketiga, dampak krisis ekonomi terhadap pengangguran baru terasa pada tahun-tahun pascakrisis 1998. Ini terlihat dari tingkat pengangguran akibat PHK besar-besaran dan banyaknya penutupan usaha yang terus meningkat. Tahun 1998, pengangguran di Indonesia meningkat menjadi sebesar 5,5 persen. Pada tahun-tahun berikutnya pengangguran terus meningkat sampai menyentuh 10,28 persen pada 2006, turun menjadi 9,9 persen pada 2007, 8,5 persen pada 2008, 7,87 persen pada 2009, dan akhirnya 7,4 persen pada Februari 2010. Relatif tingginya angka pengangguran mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di bawah 6 persen pascakrisis belum mampu menyerap

tambahan tenaga kerja baru dan mengurangi kemiskinan secara substansial. Inilah fenomena jobless growth.

            Keempat, perlunya komitmen zero tolerance on corruption diterapkan dari pejabat pusat hingga daerah. Tanda tangan pakta integritas bagi para menteri perlu diperluas untuk semua pejabat Indonesia. Perbaikan tata kelola birokrasi/pemerintahan, reformasi birokrasi, perbaikan sistem pengawasan dan audit, beserta tindakan tegas bagi koruptor harus menjadi prioritas untuk memerangi korupsi yang sudah ”berjemaah dan ber-shaf-shaf”.

            Kelima, akselerasi pembangunan infrastruktur. Hasil survei yang dilakukan Forum Ekonomi Dunia yang berjudul Global Competitiveness Report 2009-2010 menunjukkan bahwa tidak memadainya kualitas infrastruktur di Indonesia menempati masalah mendasar ”Doing Business in Indonesia 2010” setelah birokrasi pemerintah yang tidak efisien. Kendati agak membaik dibanding tahun sebelumnya, Indonesia masih merupakan yang paling lemah dibanding negara lain di Asia Tenggara dalam hal ketersediaan infrastruktur. Padahal, peningkatan infrastruktur merupakan program pilihan kedelapan yang ditetapkan Presiden SBY dari 15 program pilihan yang wajib diimplementasikan dalam jangka waktu 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu II. Namun, setelah satu tahun berlalu, pembangunan infrastruktur relatif berjalan lambat di Indonesia.

Tabel 1 Kinerja Presiden SBY Dibanding Era Megawati, 2002-2010

(rata-rata per tahun) Indikator ekonomi & sosial	Megawati-Hamzah Haz	SBY-JK	SBY-Boediono
	Tahun 2002-2004	Tahun 2004-2009	Tahun 2009-2010
Pertumbuhan PDB (%)	4,77	5,51	5,2
Kemiskinan (%)	17,43	16,09	13,74
Pengangguran (%)	9,53	9,46	7,64

            Sumber: Sumber: BPS (2010); Kuncoro (2009)

           

            Indikator-indikator makroekonomi menunjukkan pencapaian target yang cukup baik. Diharapkan di tahun-tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi akan semakin baik demi mewujudkan visi dan misi Indonesia 2014.

BAB III

PENUTUP

B.       Kesimpulan

·         Ilmu ekonomi makro memfokuskan pembahasannya pada gejala-gejala perekonomian secara keseluruhan, secara totalitas, atau gejala umumnya. Ilmu ekonomi makro berhubungan dengan perilaku ekonomi agregat - output nasional, pendapatan nasional, tingkat harga secara keseluruhan, dan tingkat inflasi umum.

·         Perhatian utama ilmu ekonomi makro adalah: Inflasi, Pertumbuhan keluaran (output) atau konjungtur bisnis, dan Pengangguran.

·         Kebijakan ekonomi makro terdiri dari: Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, dan Kebijakan Sisi Penawaran.

·         Indikator-indikator makroekonomi menunjukkan pencapaian target yang cukup baik.

B.       Saran

·         Sebagai warga negara Indonesia, kita harus turut serta mendukung pelaksanakan kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang telah dibuat.

·         Kita juga bisa menyampaikan saran atau kritikan kepada pemerintah melalui kotak suara yang telah disediakan atau melalui media lain.

·         Pemerintah seharusnya tidak melihat dari pertumbuhan ekonomi makro saja, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Case, K. & Fair, R. 2007. Prinsip-prinsip Ekonomi. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. 2009. Outlook Ekonomi            Indonesia 2009-2011. Jakarta: Bank Indonesia.

Kuncoro, Mudrajat. 21 Oktober, 2010. Satu Tahun SBY-nomics. Compas.com.             (Online),(http://cetak.kompas.com/read/2010/10/21/03040298/satu.

            tahun.sby-nomics , diakses 23 April 2011).

 

Sukirno, Sadono. 2004. MAKROEKONOMI. Jakarta: Rajawali Pers.

Yudhoyono, S. & Boediono. 2009. Membangun Indonesia yang Sejahtera,             Demokratis, dan Berkeadilan. Visi, Misi dan Program Aksi. Jakarta:____.

______, 2010. Kebijakan Ekonomi Makro. (Online),             (http://roroadityanovi.blogspot.com/2010/05/kebijakan-ekonomi-         makro.html, diakses 23 April  2011).

 ______, 2010. Memahami Makroekonomi. (Online),

            (http://awalilrizky.blogspot.com/2010/03/memahami-makroekonomi-1-        pengenalan-awal.html, diakses 23 April 2011).