pancasila Sebagai Etika Politik

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Pancasila merupakan landasan ideologi negara Indonesia. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan atau pengamalan pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangatlah kurang. Masyarakat  belum bisa menghayati dan mengamalkan pancasila di berbagai  bidang yang mereka tekuni. Misalnya dalam bidang politik. Banyak para politikus yang melakukan penyimpangan akibat tidak menjadikan pancasila sebagai pedoman etika politik.

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam bidang politik yang tidak didasari pancasila ialah kecurangan-kecurangan dalam meraih kekuasaan. Kecurangan tersebut rawan terjadi ketika pemilu maupun dalam pelaksanaan wewenang. hal ini menunjukan minimnya kesadaran untuk beretika sesuai dengan pancasila dalam dunia politik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas pancasila sebagai etika politik.  

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa yang dimaksud dengan etika politik?

2.      Bagaimanakah dimensi politis manusia?

3.      Bagaimana nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik?

C.    Tujuan

Penulisan makalah ini bertujua untuk:

1.      Mengetahui apakah yang dimaksud dengan etika politik

2.      Mengetahui bagaimana dimensi politis manusia

3.      Mengetahui nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Etika Politik

Secara substantif  pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal itu berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam hubungannya dalam masyarakat bangsa atau negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika  politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Berdasarkan suatu keyataan bahwa masyarakat bangsa maupun negara bisa berkembang kearah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Misalnya suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter, yang memaksakan kehendak kepada manusia tanpa memperhitaungkan dan mendasarkan kepada hak-hak dasar kemanusiaan. Dalam suatu masyarakat negara yang demikian ini maka seseorang yang baik secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik menurut negara serta masyarakat otoriter, Karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan yang buruk dalam suatu masyarakat negara. Oleh karena itu aktualisasi etika politik harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia.

      Etika politik termasuk lingkup etika sosial, yang secara harfiah berkaitan dengan bidang kehidupan politik. Oleh karena itu dalam hubungan ini perlu di jelaskan lingkup pengertian politik sebagai objek material kajian bidang ini, agar dapat diketahui lingkup pembahasannya secara jelas.

      Pengertian politik berasal dari kosa kata ‘politics’ yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara, yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. ‘Pengambilan keputusan’ atau ‘decisionmaking’ mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.

      Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum atau public policies, yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau distributions dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, diperlukan suatu kekuasaan (power) dan kewenangan (authority), yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-caranyang dipakai dapat bersifat persuasi, dan jika perlu dilakukan suatu pemaksaan (coercion). Tanpa adanya suatu paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka (statement of intent) yang tidak akan pernah terwujud.

      Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang (privat goals). Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik, lembaga masyarakat maupun perorangan.

      Berdasarkan pengertian-pengertian pokok tentang politik, maka secara operasional bidang politik menyangkut konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decisionmaking), kebijaksanaan (policy), pembagian (distributiaon), serta alokasi (allocation).

      Jikalau dipahami berdasarkan pengertian politik secara sempit sebagaimana diuraikan diatas, maka seolah-olah bidang politik lebih banyak berkaitan dengan para pelaksana pemerintahan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, kalangan aktivis politik serta para pejabat serta birokrat dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Bilamana lingkup pengertian politik dipahami seperti itu maka terdapat suatu kemungkinan akan terjadi ketimpangan dalam aktualisasi berpolitik, karena tidak melibatkan aspek rakyat baik sebagai individu maupun sebagai suatu lembaga yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam hubungan dengan etika politik pengertian politik tersebut harus dipahami dalam pengertian yang lebih luas yaitu menyangkut seluruh unsur yang membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut masyarakat negara.

B.     Dimensi Politis Manusia

a. Manusia Sebagai Makhluk Inindividu-Sosial

      Berbagai paham antropologi filsafat memandang hakikat sifat kodrat manusia, dari kaca mata yang berbeda-beda. Paham individualisme yang merupakan cikal bakal paham liberalisme, memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalm setiap kehidupan masyarakat, bangsa ataupun negara dasar ontologism ini merupakan dasar moral politik negara. Segala hak dan  kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu. Sebaliknya kalangan kolektivitas yang merupakan cikal bakal sosialisme dan komunisme memandang sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial saja. Individu menurut paham kolektivisme dipandang sekedar sebagai sarana bagi masyarakat. Oleh karena itu, konsekuensinya segala aspek dalam realisasi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara paham kolektivisme mendasarkan kepada sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Segala hak dan kewajiban baik moral ataupun hukum, dalam hubungan masyarakat, bangsa dan negara senantiasa diukur berdasarkan filosofi manusia sebagai makhluk sosial.

      Berdasarkan fakta dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan mungkin memenuhi segala kebutuhannya, jikalau mendasarkan pada suatu anggapan bahwa sifat kodrat manusia hanya bersifat individu atau sosial saja. Manusia memang merupakan makhluk yang bebas, namun untuk menjamin kebebasannya ia senantiasa memerlukan orang lain atau masyarakat. Oleh karena itu manusia tidak mungkin bersifat bebas jakalau ia hanya bersifat totalitas individu atau sosial saja. Dalam kapasitas moral kebebasan manusia akan menentukan apa yang harus dilakukannya dan apa yang tidak dilakukannya. Konsekuensinya ia harus mengambil sikap terhadap alam dan masyarakat sekelilingnya, ia dapat menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, akan tetapi terdapat suatu kemungkinan untuk melawan mereka. Manusia adalah bebas sejauh ini sendiri mampu mengembangkan pikirannya dalam hubungan dengan tujuan-tujuan dan sarana-sarana kehidupannya dan sejauh ini dapat mencoba untuk bertindak sesuai dengannya. Dalam kebebasannya manusia dapat melihat ruang gerak dengan berbagai kemungkinan untuk bertindak sehingga secara moral senantiasa berkaitan dengan orang lain,. Oleh karena itu, bagaimanapun juga ia harus memutuskan sendiri apa yang layak atau tidak layak dilakukannya secara moral. Ia dapat memperhitungkan tindakannya serta bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut.

      Manusia sebagai makhluk yang berbudaya, kebebasan sebagai individu dan segala aktivitas dan kreativitas dalam hidupnya senantiasa tergantung pada orang lain, hal ini dikarenakan manusia sebagai warga masyarakat atau sebagai makhluk sosial. Kesosialannya tidak hanya merupakan tambahan dari luar terhadap individualitasnya, melainkan secara kodrati manusia ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa tergantung kepada orang lain. Hal inilah yang menentukan segala sifat serta kepribadiannya, sehingga individualitas dan sosialitasnya senantiasa bersifat korelatif. Manusia didalam hidupnya mampu bereksistensi karena orang lain dan ia hanya dapat hidup dan berkembang karena dalam hubungannya dengan orang lain segala keterampilan yang dibutuhkannya agar berhasil dalam segala kehidupannya serta berpartisipasi dalam kebudayaan diperolehnya dari masyarakat.

      Disamping kebebasannya sebagai individu, kesosialan manusia dapat dibuktikan melalui kodrat kehidupannya, sebab manusia lahir di dunia senantiasa merupakan suatu hasil interaksi sosial. Selain itu tanda khas kesosialan manusia adalah terleetak pada penggunaan bahasa sebagai suatu sistem tanda dalam suatu komunikasi dalam masyarakat. Bahasa bukan hanya sekedar sarana komunikasi melainkan wahana yang memastikan dan mengantarkan manusia memahami realitas di sekelilingnya. Maka realitas yang kita alami. Isi pengalaman kita sendiri senantiasa berwujud sosial karena dipolakan melalui bahasa. Melalui bahasa manusia masuk kedalam lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, organisasi sosial serta bentuk-bentuk kekerabatan lainnya., bahkan dalam lingkungan masyarakat, bangsa maupun negara. Melalui bahasa manusia mampu berpartisipasi dalam sistem-sistem simbolik, seperti agama, pandangan dunia, ideologi yang dibangun oleh manusia untuk mencapai tingkat martabat kehidupan yang lebih tinggi.

      Berdasarkan sifat kodrat manusia tersebut, maka dalam cara manusia memandang dunia, menghayati dirinya sendiri, menyembah Tuhan YME, dan menyadari apa yang  menjadi kewajibannya, ia senantiasa dalam hubungannya dengan orang lain. Segala hal yang berkaitan dengan sikap moralnya baik hak maupun kewajiban moralnya, tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan norma-norma secara individual, melainkan senantiasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab moral pribadi manusia hanya dapat berkembang dalam kerangka hubangannya dengan orang lain, sehingga kebebasan moralitasnya senantiasa berhadapan dengan masyarakat.

      Dasar filosofis sebagaimana tergantung dalam Pancasila yang nilainya terdapat dalam budaya bangsa, senantiasa mendasarkan hakikat sifat kodrat manusia adalah bersifat ‘monodualis’. Yaitu sebagai makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Maka sifat serta ciri khas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia bukanlah totalitas individulistis ataupun sosialistis, melainkan monodualistis. Secara moralitas negara bukanlah hanya demi tujuan kepentingan individu-individu belaka, dan juga bukan demi tujuan kolektivitas saja melainkan tujuan bersama baik meliputi kepentingan dan kesejahteraan individu maupun masyarakat secara bersama. Dasar ini merupakan basis moralitas bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, sehingga konsekuensinya segala keputusan, kebijaksanaan serta arah dan tujuan negara Indonesia harus dapat dikembalikan secara moral kepada dasar-dasar tersebut.

b. Dimensi Politis Kehidupan Manusia

      Dalam kehidupan manusia secara alamiah, jaminan atas kebebasan manusia baik sebagai individu maupun makhluk sosial sulit untuk dapat dilaksanakan, karena terjadinya perbenturan diantara mereka sehingga terdapat suatu kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya dan masyarakat itulah yang disebut negara. Oleh karena itu, berdasarkan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dimensi politik mencakup lingkaran kelembagaan hukum dan negara, sistem-sistem nilai serta ideologi yang memberikan legitimasi kepadanya.

      Dalam hubungan dengan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, dimensi politis manusia senantiasa berkaitan dengan kehidupan negara dan hukum, sehingga senantiasa berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu pendekatan etika politik senantiasa berkaiatan dengan sikap-sikap moral dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sebuah keputusaan bersifat politis manakala diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan demikian dimensi politis manusia dapat ditentukan sebagai suatu kesadaran manusia akan dirinya sendiri sebagai anggota masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang menentukan kerangka kehidupannya yang ditentukan kembali oleh kerangka kehidupannya seta ditentukan kembali oleh tindakan-tindakannya.

      Dimensi politis manusia ini memiliki dua segi fundamental, yaitu pengertian dan kehandak untuk bertindak, sehingga dua segi fundamental itu dapat diamati dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dua aspek ini yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia. Manusia mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat yang ditimbulkan karena tindakannya, akan tetapi hal ini dapat dihindarkan karena kesadaran moral akan tanggung jawabnya akan orang lain. Akan tetapi sering dijumpai karena keterbatasan pengertian atau bahkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap manusia lain dan masyarakat, maka tindakan pelanggaran moral akan dilakukan sehingga berakibat kepada kerugian manusia lain. Aspek kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan secara moral sangat tergantung kepada akal budi manusia.

      Jikalau pada tingkatan moralitas dalam kehidupan manusia sudah tidak dapat dipenuhi oleh manusia dalam menghadapi hak orang lain dalam masyarakat, maka harus dilakukan suatu pembatasan secara normatif. Lembaga penata normatif masyarakat adalah hukum. Dalam suatu kehidupan masyarakat hukumlah yang memberitahukan kepada semua anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertindak. Hukum terdiri atas norma-norma bagi kelakuan yang betul dan salah dalam masyarakat. Hukum hanya bersifat normatif, dan tidak secara efektif dan otomatis mampu menjamin agar setiap anggota masyarakat taat kepada norma-normanya. Oleh karena itu yang secara efektif dapat menentukan kelakuan masyarakat hanyalah lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya, dan lembaga itu adalah negara. Kenyataan efektif masyarakat adalah penataan yang de fakto, yaitu penataan yang berdasarkan kenyataan menentukan kelakuan masyarakat yang memiliki kekuasaan itu adalah sebagai perwujudan sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial, jadi lembaga negara yang memiliki kekuasaan adalah lembaga negara sebagai kehendak untuk hidup bersama.

      Dengan demikian hukum dan kekuasaan negara merupakan aspek yang berkaitan langsung dengan etika politik. Hukum sebagai penataan masyarakat secara normatif, serta kekuasaan negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif pada hakekatnya sesuai dengan struktur sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hukum tanpa kekuasaan negara akan merupakan aturan normatif yang kosong, sedangkan negara tanpa hukum akan merosot menjadi kehidupan yang berada di bawah sifat manusiawi karena akan berkembang menjadi ambisi kebinatangan, karena tanpa tatanan normatif. Negara berbuat tanpa tatanan hukum akan sama halnya dengan kekuasaan tanpa pembatasan, sehingga akan terjadi penindasan manusia, yang lazimnya disebut negara otoriterianisme.

      Oleh karena itu baik hukum maupun negara keduanya memerlukan suatu legitimasi. Hukum harus mampu menunjukkan bahwa tatanan adalah dari masyarakat bersama dan demi kesejahteraan bersama dan bukannya berasal dari kekuasaan. Demikian pula negara yang memiliki kekuasaan harus mendasarkan kekuasaan pada tatanan normatif sebagai kehendak bersama semua warganya, sehingga dengan demikian negara pada hakekatnya mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang menentukan tatanan hukum tersebut.

      Maka etika politik berkaitan dengan objek formal etika yaitu tinjauan berdasarkan prinsip-prinsip dasar etika, terhadap objek material politik yang meliputi legitimasi negara, hukum, kekuasaan serta penilaian kritis terhadap legitimasi-legitimasi tersebut.

C.    Nilai-nilai Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik

Sebagai dasar filsafat negara pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sila pertama ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ serta sila kedua ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’ adalah merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Negara Indonesia yang berdasarkan sila I ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ bukanlah negara teokrasi yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara pada legitimasi religious. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religious, melainkan berdasarkan legitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Oleh karena itu asas sila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ lebih berkaitan dengan legitimasi moral. Hal inilah yang membedakan negara yang  Berketuhanan Yang Maha Esa dengan negara teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religious, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara.

Selain sila I, sila II ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’ juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan negara. Pada prinsipnya adalah merupakan merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersama dalam suatu wilayah tertentu, dengan suatu cita-cita serta prinsip-prinsip hidup demi kesejahteraan bersama (sila III). Oleh karena itu manusia pada hakikatnya merupakan asas yang bersifat fundamental dalam kehidupan negara. Manusia adalah merupakan dasar kehidupan serta pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu asas-asas kemanusiaan adalah bersifat mutlak dalam kehidupan negara dan hukum. Dalam kehidupan negara kemanusiaan harus mendapatkan jaminan atas hak-hak dasar hukum, maka hal inilah yang diistilahkan dengan jaminan atas hak-hak dasar (asasi) manusia. Selain itu asas kemanusiaan juga harus merupakan prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijadikan sesuai dengan:

1.      Asas legalitas (legatimasi hukum), yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku

2.      Disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi demokratis)

3.      Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya (legitimasi moral).

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut public, pembagian serta kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religious
(sila I) serta moral kemanusiaan (sila II). Hal ini ditegaskan Hatta tatkala mendirikan negara, bahwa negara harus berdasarkan moral Ketuhanan dan moral kemanusiaan agar tidak terjarumus kedalam machtsstaats atau negara kekuasaan.

Selain itu dalam pelaksanaan dan penyeleggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum yaitu prinsip ‘legalitas’. Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu ‘keadilan’ dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) sebagaimana terkandung dalam sila V, adalah merupakan  tujuan dalam kehidupan negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian harus senantiasa harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. Pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan negara.

Negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat (sila IV). Oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara segala kebijaksanaan, kekuasaan serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Maka dalam pelaksanaan politik praktis hal-hal yang menyangkut kekuasaan eksekutif,  legislatif, serta yudikatif, konsep pengembalian keputusan, pengawasan serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat atau dengan lain perkataan harus melalui ‘legitimasi demokratis’.

            Prinsip-prinsip dasar etika politik itu dalam realisasi praktis dalam kehidupan kenegaraan senantiasa dilaksanakan secara korelatif diantara ketiganya. kebijaksanaan serta keputusan yang diambil dalam pelaksanaan kenegaraan baik menyangkut politik dalam negeri atau luar negeri, ekonomi baik nasional maupun global, yang menyangkut rakyat, dan lainnya selain berdasarkan hukum yang berlaku (legitimasi hukum), harus mendapaat legitimasi rakyat (legitimasi demokratis) dan juga haarus berdasarkan prinsip-prinsip morallitas (legitimsi moral). misalnya kebijaksanaan harga BBM, Tarif dasar Listrik, Tarif Telefon, kebijaksanaan ekonomi mikro ataupun makro, reformasi infrastruktur politik serta kebijaksanaan politik dalam maupun luar negeri harus didasarkan pada ketiga prinsip tersebut.

            Etika politik ini juga harus direlisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara konkrit dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Para pejabat eksekutif, anggota legislatif, maupun yudikatif, para pejabat negara, anggota DPR maupun MPR, aparat pelaksana dan penegak hukum, harus menyadari bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi demokratis juga harus berdasar pada legitimasi moral. Misalnya suatu kebijaksanaan itu sesuai dengan hukum belum tantu sesuai dengan moral. Misalnya gaji para Pejabat dan anggota DPR, MPR itu sesuai dengan hukum, namun mengingat kondisi rakyat yang sangat menderitabelum tentu layak secara moral (legitimasi moral).