Perkembangan Koperasi di Indonesia

Perkembangan Koperasi di Indonesia

Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia dibagi menjadi 3 periode, yaitu Periode Penjajahan Belanda, Periode Pendudukan Jepang, dan Periode setelah Kemerdekaan Republik Indonesia. Lahirnya Koperasi di Indonesia tak lepas dari campur tangan dari seorang Pamong Praja di Purwokerto, yaitu R. Aria Wiria Atmadja yang mendirikan Bank Simpanan untuk menolong pegawai negeri dari lintah darat. Namun, dalam usahanya mengembangkan cita-cita dan idenya, R. Aria Atmadja mendapatkan hambatan dari pemerintah penjajahan Jepang. Penjajahan Belanda selalu berusaha menghalangi dengan berbagai cara agar koperasi yang didirikan oleh R. Aria Wiria Atmadja tidak berkembang dengan lancar. Selain itu, banyak pihak yang seharusnya mampu membantu perkembangan koperasi seperti, Pemerintah Indonesia, Lembaga non-Pemerintah maupun masyarakat namun pada kenyataannya tidak ada yang membantu dan mendukung dalam perkembangan koperasi di Indonesia.

Pramono dalam Hadhikusuma (2001:15) menarik kesimpulan sebagai berikut.

Adapun tidak terlaksananya penbentukan koperasi pada waktu itu dapat disimpulkan karena beberapa sebab anntara lain (a) Belum adanya instansi pemerintah maupun badan hukum non-Pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi. Pemerintah sendiri waktu itu bahkan menghalang-halangi, (b) Ide koperasi hanya muncul dari segelintir orang dan tidak mendapat dukungan secara luas dari masyarakat, (c) Pemerintah Penjajah Belanda tidak memberi dukungan untuk pertumbuhan koperasi di masyarakat, karena mereka takut koperasi akan digunakan oleh kaum pejuang untuk tujuan yang dapat membahayakan Pemerintah Penjajah, (d) Karena belum adanya Undang-Undang tentang perkoperasian.

Kemudian perkembangan koperasi pada masa Kebangkitan Nasional. Pada masa ini, Organisasi Boedi  Oetomo dengan Serikat Islam juga berusaha mengembangkan koperasi. Namun, perkembangan koperassi waktu itu tidak memuaskan. Pemerintah Belanda berusaha mengatur kehidupan koperasi dengn undang-undang yang membatasi gerak langkah perkembangan koperasi. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut, rakyat tidak mungkin dapat mendirikan koperasi.

Seperti beberapa faktor seperti yang dikemukakan oleh Chaniago, dkk (2001:55-56).

Rakyat tidak mungkin dapat mendirikan koperasi, karena: (a) Harus mendapatkan izin dari Gubernur Jendral, (b) Harus dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Belanda, (c)  Membayar bea materai sebesar 50 gulden, (d) Hak tanah harus me-nurut Hukum Eropa, (e) Harus diumumkan di Javasche Counrant yang biayanya cukup tinggi.

Menurut Undang-undang yang disebutka di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Belanda memang sengaja menerapkan hal itu, untuk menghambat pertumbuhan koperasi di Indonesia. Pemerintah Belanda tidak menghendaki berkembangnya koperasi karena khawatir jika dipakai senjata untuk menentang Pemerintah Belanda.

            Pada masa Pendudukan Jepang, Perkembangan koperasi di Indonesia semakin hancur dan mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan, koperasi hanya dijadikan sebagai alat pendistribusian barang-barang keperluan tentara Jepang. Selain itu, perkembangan koperasi juga terhambat karena sulitnya mendapat izin dari pemerintah setempat.

            Setelah Indonesia merdeka dan mempunyai Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Indonesia mulai membenahi keadaan koperasi. Selain itu, kopersi juga sudah mempunyai landasan hukum yang kuat sehingga dalam dalam pendiriannya tidak memenuhi hambatan yang berarti. Meskipun dalam perkembangannya terdapat perubahan undang-undang beberapa kali yang berlaku untuk koperasi di Indonesia, hal ini tidak mempengaruhi perkembangan. Dengan adanya undang-undang yang melandasi koperasi, semakin banyak lembaga atau instansi yang mendirikan koperasi. Hal ini sangat baik mengingat manfaat yang diberikan koperasi sangat besar.

            Munculnya koperasi-koperasi yang bergerak dalam bidang pertanian, kerajianan rakyat, perkebunan, perkreditan bahkan pencengkehan nasional. Ini merupakan hal yang baik untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan yang lebih baik. Disamping itu, karena adanya undang-undang yang melandasi koperasi terdapat pula pihak-phak yang mengatasnamakan koperasi untuk kepentingan pribadi. Hal ini terbukti masih banyak koperasi yang tidak berbadan hukum dan hanya untuk memperoleh keuntungan sepihak. Seperti yang dikemukakan oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi dalam Hadhikusuma (2001:27) “pada akhir tahun 1967 saja jumlah koperasi telah mencapai 64.000, dimana dari jumlah tersebut hanya 45.000 yang berbadan hukum.”

            Program pemerintah dalam perkopersian yang banyak dikenal adalah KUD (Koperasi Unit Desa). KUD ini memang cocok untuk pemenuhan kebutuhan ditingkat desa. KUD mempunyai fungsi sebagai pelopor, pembimbing, dan pendorongan perekonomian dikalangan masyarakat desa. KUD sering membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada ditingkat desa. Maka dari itu keberadaan KUD sangat berarti untuk tingkat yang sederhana. Keanggotaan KUD hanya didasarkan pada tempat tinggal penduduk atau masyarakat bukan pada jenisnya.

Koperasi yang ada di Indonesia ini memang cocok dengan kepribadian bangsa kita kareana berlandaskan Pancasila. Mulai dari sila pertama hingga terakhir merupakan dasar koperasi dalam menjalan tujuan. Kopersi bersifat terbuka untuk semua golongan, tiap anggota diwajibkan menghormati anggota yang lain yang berbeda kekayaan. Selain itu menentang semua tindakan atau praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran cinta kasih atau perbuatan yang tidak manusiawi. Koperasi dalam melaksanakan usahanya, tidak boleh mengeruk keuntugan yang besar dan tindakan pemerasan. Koperasi tidak hanya bekerja untuk kepentingan anggota, tetapi juga untuk masyarakat sekitar bahkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Tujuan, Fungsi, dan Peran Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha bersama, bukan perseorangan sesuai asas koperasi yaitu, kekeluargaan yang sesuai denagan jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Sejak dulu bangsa Indonesia sudah dikenal rasa kepribadian antar sesama. Ini sangat menguntungkan perkembangan koperasi. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut dengan istilah gotong-royong. Gotong-royong dalam pengertian kerjasama pada koperasi mempunyai pengertian yang luas, yaitu:

a. Gotong royong dalam ruang lungkup organisasi.

b. Bersifat terus menerus.

c. Dalam bidang atau hubungan ekonomi.

d. Dilaksanakan dalam terencana dan berkesinambungan.

            Tujuan koperasi ini merupakan salah satu hal yang penting dalam pendirian koperasi. Apalagi untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Adanya masyarakat yang sejahtera akan membawa dampak yang baik terhadap perekonomian bangsa. Tujuan Utamanya adalah memejukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan ekonomi nasional.

Hadhikusuma (2001:40) menyimpulkan

Sedangkan didalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, diuraikan:

a.       Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

b.      Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

c.       Memperkokoh perekonomianrakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

d.      Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupaka usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

           

Dari tujuan diatas, koperasi memang benar-benar badan hukum yang mempunyai tujuan yang sangat mulia bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan adanya koperasi bangsa Indonesia dapat memperbaiki dan memajukan perekonomian. Dengan adanya koperasi pula Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik dan akan menjadi negara maju.

            Dalam Pasal UU No. 25 Tahun 1992 diuraikan sebagai bahwa:

(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

a. keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka;

b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;

c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

e. kemandirian.

(2) Dalam mengembangkan koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

a. keanggotaan perkoperasian;

b. kerjasama antar koperasi.

Berdasarkan uraian diatas prinsip-prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan koperasi. Dengan melaksanakan prinsip tersebut, koperasi tidak hanya sebagai badan hukum tetapi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas serta jati diri koperasi.

Bentuk Koperasi di Indonesia

Ada beberapa dasar bentuk Koperasi di Indonesia, yang pertama berdasarkan bentuknya, yaitu Kopersai Primer dan Koperasi Sekunder. Bedanya adalah pada keanggotaannya. Pada Koperasi Primer beranggotakan perorangan (min 20 orang) sedangkan Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang terdiri dari beberapa badan usaha lain atau keanggotaannya terdiri dari beberapa koperasi Primer. Ini berarti Koperasi Sekunder lebih banyak mencakup lebih banyak anggota. Yang kedua berdasarkan Jenis Usahanya, seperti Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Serba Usaha, Koperasi Konsumsi, Koperasi Produksi, dll. Yang ketiga adalah Koperasi berdasarkan Keanggotaannya, seperti Koperasi Unit Desa, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), dan Koperasi Sekolah. Meskipun terdapat banyak bertujuan koperasi di Indonesia yang pasti Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan berusaha menyejahterakan anggota-anggotanya.

Proses Pendirian Koperasi di Indonesia

Koperasi biasanya didirikan oleh orang-orang yang mempunyai alat dan kemampuan yang sangat terbatas, yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotong royong, maka prosedur atau persyaratan pendiriannya pun diusahakan sesederhana mungkin, tidak berbelit-belit, dengan persyaratn modal yang sangat relatif kecil. Persyaratan pendirian koperasi sudah diatur dalam undang-undang atau peraturan koperasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hadhikusuma (2001:66) menyimpulkan pendirian koperasi sebagai berikut.

a.       Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai   kepentingan ekonomi yang sama.

b.      Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai tujuan yang sama.

c.       Harus memenuhi syarat jumlah minimum anggota, seperti telah ditentukan oleh pemerintah.

d.      Harus memenuhi persyaratan wilayah tertentu, seperti telah ditentukan oleh pemerintah.

e.       Harus telah dibuat konsep anggaran dasar koperasi.

Apabila persyaratan tersebut sudah ada, maka orang yang memprakarsai pembentukan koperasi mengadakan rapat untuk pendirian koperasi. Konsep anggaran dasar koperasi seharusnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Panitia Pendiri, yang nantinya akan dibahas dan disahkan dalam rapat pendirian. Dalam rapat pendirian ini selain disahkan anggaran dasar koperasi, juga dibentuk pengurus dana pengawas. Setelah perangkat organisasi koperasi terbentuk dalam rapat pendirian , maka selanjutnya pengurus koperasi berkewajiban mengajukan  permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang secara tertulis disertai Akta Rapat Pendirian. Dalam Akta Pendirian koperasi ini tertuang pula nama-nama anggota pengurus yang diberi kewenangan untuk melakukan kepengurusan dan mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat.

Dalam koperasi terdapat Anggaran Dasar yang secara keseluruhan mengatur kehidupan koperasi dan hubungan koperasi dengan para anggotanya, untuk terselenggaranya tertib organisasi. Anggaran dasar ini dibuat dan disahkan dalam rapat dan mempunyai kedudukan atau kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Anggaran Dasar ini memuat ketentuan-ketentuan pokok seperti Nama Koperasi, Tempat Kerja atau daerah kerja, maksud dan tujuan koperasi, syarat-syarat keanggotaan, tentang permodalan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota, pengurus dan pengawas Koperasi, rapat anggota, dan penetapan tahun buku.

Koperasi sebagai suatu organisasi harus mempunyai anggota, koperasi tidak mungkin berlajan tanpa adanya koperasi. Keanggotaan koperasi didasrkan pada kesadaran dan kehendak secara bebas dari para calon anggota, tanpa adanya paksaan apapun dan oleh siapapun. Dalam orrganisasi koperasi dijunjung tinggi asas kekeluargaan dan persamaan derajat. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dalam keanggotaan koperasi dikenal adanya sifat bebas, sukarela, dan terbuka. Hadhikusuma (2001:75) menyatakan “pasal 19 ayat 1 UU No.25 Tahun 1992, dinyatakan bahwa keanggotaan koperasi didasarkan pada kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.”

Sebagai anggota koperasi haruslah melaksanakan kewajiban maupun hak dalam pelaksanaan koperasi. Jika dalam pelaksanaan tugas terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar maka anggota tersebut akan mendapatkan sanksi berdasarkan Anggaran Dasar dan Rapat Anggota yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Secara garis besar anggota harus mematuhi kewajiban seperti memetuhi Anggaran Dasar Koperasi, mematuhi Anggaran Dasar Rumah Tangga Koperasi, mematuhi hasil keputusan Rapat Anggota, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi, dll. Selain itu, anggota juga mempunyai hak yang wajib dilaksanakan, seperti hadir di dalam rapat anggota, menyatakan pendapat di dalam rapat anggota, memilih atau dipilih dalam kepengurusan, memanfaatkan koperasi dan mendapatkan layanan yang sama antara sesama anggota dalam koperasi.

Perangkat Organisasi Koperasi di Indonesia

Sebagai salah satu badan usaha yang berstatus badan hukum, maka keberadaan koperasi diakui seperti manusia atau subyek hukum yang memiliki kecakapan bertindak, memiliki kewenangan untuk mempunyai dan mencari harta kekayaan, serta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti: membuat perjanjian-perjanjian apapun, menggugat dan digugat dimuka pengadilan, dan sebagainya.

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam struktur  kehidupan  koperasi dan merupakan perwujudan kehendak dari para anggota untuk membicarakan segaala sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan koperasi. Keputusan-keputusan yang diambil merupakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak ada kata sepakat dalam mufakat tersebut maka dalam penentuan diambil dengn cara pemungutan suara.

Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi setingkat dibawah kekuasaan Rapat Anggota. Pengurus inilah yang mempunyai kewenangan untuk mewakili koperasi sebagai badan hukum, baik dimuka pengadilan maupun diluar pengadilan. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar koperasi. Biasanya syarat-syarat tersebut sesuai dengan jenis koperasi di mana pengurus tersebut akan memimpinnya, yaitu seperti harus turut andil dalam usaha koperasi, memenuhi kewajiban dalam koperasi, harus menyadiakan waktu untuk mengurus koperasi, harus mengerti benar seluk-beluk koperasi dan mempunyai pengalaman tentang organisasi koperasi, harus mematuhi keputusan Rapat Pengurus dan tidak dibenarkan menjalankan kemauan atau kehendak sendiri.

Pengurus mempunyai tugas dan wewenang di antaranya mengelola koperasi dan usaha koperasi, mengajukan rancangan kerja, menyelenggarakan  rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dll. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengurus harus mematuhi peraturan yang ada pada rapat anggota dan sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia.

Modal Koperasi di Indonesia

Meskipun koperasi bukan merupakan bentuk akumulasi modal atau kumpulan modal, namun dalam menjalankan usahanya koperasi tetap memerlukan modal. Sebagai suatu badan usaha yang bergerak pada bidang ekonomi, koperasi sangat memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya tersebut. Besar kecilnya modal yang ada pada koperasi akan menentukan pula laba yang akan diterimanya.

Modal Koperasi di Indonesia menurut UU No. 25/ 1992 dibedakan  menjadi modal Sendiri dan Modal Pinjaman. Modal Sendiri terdiri dari simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang dibayarkan saat masuk menjadi anggota, simpanan wajib yaitu simpanan yang dibayarkan kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, dana cadangan yaitu sejumlah uang yang yang diperoleh dari penyisiahan sisa hasil usaha, dan hibah yaitu suatu hadiah atau pemberian dari seseorang semasa hidupnya. Sedangkan modal pinjaman berasal dari Anggota, Koperasi lain, Bank atau Lembaga Keuangan, penerbitan Obligasi dan sumber lain yang sah.

Sebagai suatu badan usaha, koperasi menghendaki untuk mendapatkan keuntungan atau sisa hasil usaha. Sisa hasil Usaha tersebut dapat disisihkan sebagai cadangan koperasi.Sedangkan mengenai pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggota harus melihat jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota kepada koperasi.

PENUTUP

Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia mengalami banyak kendala namun, pada akhirnya koperasi dapat bertahan sampai dengan sekarang. Bahkan perkoperasian Indonesia menjadi soko guru Perekonomian Indonesia. Dengan demikian, koperasi sangat berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan anggotanya. Selain itu, Koperasi juga sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian bangsa Indonesia. Banyak manfaat yang berati apabila kita menjadi anggota koperasi. Sisa Hasil Usaha dibagikan sesuai dengan jasa yang diberikan pada Koperasi.

DAFTAR RUJUKAN

Arifinal Chaniago,dkk. 1973. Pendidikan Perkoperasian Indonesia, Bandung: Angkasa

Hadhikusuma, Sunantya Raharja. 2001. Hukum Koperasi Indonesia. Jakarta:Rajawali Pers.

Rube, 11 Mei, 2009. Dasar-Dasar Koperasi. Malang, hlm. 2.