CG

ASSIGNMENT 3 – CORPORATE GOVERNANCE & CONTROL

TOPIK: WHAT IS A CORPORATION?

1.      PEDOMAN UMUM GOOD CORPORATE GOVERNANCE INDONESIA

            Adanya krisis ekonomi dan moneter tahun 1997-1999 dan berkembang menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan adalah latar belakang perlunya penerapan GCG. Hal ini karena krisis tersebut antara lain penyebabnya adalah banyak perusahaan yang belum menerapkan GCG secara konsisten, khususnya belum diterapkannya etika bisnis. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (Pedoman GCG) merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG. Pedoman GCG ini memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan GCG, merupakan standar minimal yang akan ditindaklanjuti dan dirinci dalam Pedoman Sektoral yang dikeluarkan oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance). Berdasarkan pedoman tersebut, masing-masing perusahaan perlu membuat manual yang lebih operasional.

            Pedoman GCG ini dikeluarkan untuk semua perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah. Perusahaan yang sahamnya telah tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, dan perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, diharapkan menjadi pelopor dalam penerapan Pedoman GCG.

            GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Asas GCG meliputi: (1) Transparansi (Transparency); (2) Akuntabilitas (Accountability); (3) Responsibilitas (Responsibility); (4) Independensi (Independency); (5)  Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness).

            Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan. Organ perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

2.      UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

            Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

            Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

            Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Pendirian Perseroan juga harus memenuhi semua aturan yang berlaku. Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya:

a.       nama dan tempat kedudukan Perseroan;

b.      maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

c.       jangka waktu berdirinya Perseroan;

d.      besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

e.       jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;

f.       nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

g.      penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

h.      tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

i.        tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

            Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, namun tidak menutup kemungkinan peraturanperundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.

KESIMPULAN

            Menurut Pedoman GCG Indonesia, Corporate merupakan perusahaan yang sahamnya telah tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, dan perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan. Sedangkan menurut UU No. 40 tahun 2007 menyebutkan corporate merupakan perseroan terbatas yang memiliki badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.